Wednesday, 11 November 2026

Muhamad Ubit Resmi Dilantik sebagai Anggota MPDN, Dorong Penguatan Pengawasan dan Layanan Hukum

Muhamad Ubit Resmi Dilantik sebagai Anggota MPDN, Dorong Penguatan Pengawasan dan Layanan Hukum

Palangka Raya – Pengawasan yang efektif terhadap notaris memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Muhamad Ubit, S.H., resmi dilantik sebagai Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Periode 2026–2029 dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah yang digelar di Aula Mentaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Senin (19/10/2026).

Pelantikan ini menjadi langkah untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris agar tugas dan kewenangannya dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan MPDN diharapkan dapat mendukung terciptanya praktik kenotariatan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Melalui pengawasan yang optimal, masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan hukum yang lebih tertib dan terpercaya. Hal ini penting karena notaris memiliki peran dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik dan dokumen hukum lainnya yang dibutuhkan dalam berbagai urusan masyarakat.

Muhamad Ubit, S.H., yang mewakili Imigrasi Kotawaringin Timur (Kotim), mengikuti pelantikan sebagai bagian dari penetapan anggota MPDN untuk masa jabatan 2026–2029. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini sekaligus menandai dimulainya amanah para anggota dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kegiatan dilaksanakan melalui dua metode, yakni secara langsung dan daring, dengan mempertimbangkan kondisi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Penyesuaian tersebut dilakukan agar proses pelantikan tetap dapat berlangsung dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan peserta.

Dengan terbentuknya keanggotaan MPDN periode 2026–2029, diharapkan pengawasan terhadap notaris semakin optimal dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan hukum. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, serta menjunjung tinggi kepastian hukum.

Bagikan: Facebook Twitter WhatsApp