Jakarta — Upaya memperkuat penyusunan regulasi di bidang keimigrasian terus dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Keimigrasian. Kegiatan yang berlangsung pada 4–7 Oktober 2026 tersebut diikuti oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kotawaringin Timur.
Rapat koordinasi menjadi ruang bersama untuk membahas dan menyelaraskan berbagai substansi yang akan menjadi bagian dalam Naskah Akademik RUU Keimigrasian. Selain pembahasan materi, forum ini juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kondisi faktual yang ditemui dalam pelaksanaan tugas keimigrasian di daerah.
Partisipasi UPT dalam proses tersebut diharapkan dapat memperkaya penyusunan regulasi dengan masukan yang berasal dari pelaksanaan tugas secara langsung. Dengan demikian, kebijakan keimigrasian yang nantinya dirumuskan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pelayanan, pengawasan, maupun pelaksanaan fungsi keimigrasian di lapangan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kotawaringin Timur terhadap penguatan tata kelola keimigrasian nasional. Penyusunan regulasi yang baik diharapkan mampu memberikan landasan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan keimigrasian yang efektif, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.