Bandung – Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2026 di The Trans Luxury Hotel Bandung pada Selasa hingga Jumat, 13–16 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kompetensi petugas, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta penindakan keimigrasian. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antarunit kerja dan instansi terkait guna mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian yang profesional, efektif, dan akuntabel.
Rangkaian kegiatan diawali pada Selasa (13/10) dengan registrasi peserta dan persiapan acara, dilanjutkan dengan pembukaan yang meliputi menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Imigrasi, pembacaan doa, serta tarian persembahan. Acara kemudian diisi dengan laporan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pemutaran video pencapaian, pemberian penghargaan, serta sambutan dan pengarahan Direktur Jenderal Imigrasi. Rangkaian pembukaan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan capaian kinerja, memperkuat komitmen organisasi, serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian.
Pada Rabu (14/10), kegiatan berlanjut dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi terkait, di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Setiap sesi dilengkapi dengan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Pembahasan lintas instansi ini bertujuan memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan koordinasi, serta membangun kesamaan langkah dalam menghadapi tantangan pengawasan dan penindakan keimigrasian yang semakin kompleks.
Selanjutnya, pada Kamis (15/10), peserta memperoleh penguatan materi dari Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, kemudian mengikuti diskusi panel yang membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan tugas, meliputi pengawasan keimigrasian, penyidikan, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), penindakan keimigrasian, fungsi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta fungsi deteni (DF). Diskusi tersebut menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang, menyamakan persepsi dalam penanganan permasalahan keimigrasian, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rangkaian kegiatan pada hari tersebut ditutup secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat melalui acara penutupan yang meliputi pemutaran kompilasi video kegiatan, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, pembacaan doa, dan foto bersama. Pada Jumat (16/10), kegiatan dilanjutkan dengan proses check-out, penyelesaian administrasi, dan kepulangan peserta.
Kantor Imigrasi Kotawaringin Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut melalui empat petugas, yaitu Ronald, M. Adrian Kurniawan, Muhammad Lutfi, dan Fredo Adventus Memken Rahamauw. Keikutsertaan para petugas merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperluas wawasan mengenai kebijakan, strategi, dan teknis pelaksanaan pengawasan serta penindakan keimigrasian. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat menjadi bekal dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan kerja masing-masing, khususnya dalam meningkatkan ketepatan pengambilan langkah, kualitas koordinasi, dan profesionalisme petugas.
Melalui Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Tahun 2026, hasil diskusi dan materi yang diperoleh diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi internal serta penyampaian informasi kepada pegawai terkait. Dengan demikian, pemahaman dan praktik pelaksanaan tugas dapat semakin selaras, koordinasi antarbidang dan antarinstansi dapat terus ditingkatkan, serta pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian dapat berjalan lebih optimal. Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi, kompetensi, dan komitmen seluruh jajaran Imigrasi dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang efektif serta penegakan hukum keimigrasian yang profesional dan akuntabel.