SAMPIT - Dalam upaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengelola setiap keluhan masyarakat secara responsif, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit secara resmi telah menetapkan tim Petugas Penanganan Pengaduan dan Konsultasi Layanan Publik untuk tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Imigrasi Nomor: WIM.17.IMI.IMI.2-0299.OT.03.02 TAHUN 2026 yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2026.
Penetapan tim pengelola pengaduan ini merupakan wujud nyata komitmen instansi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Melalui keterbukaan ini, pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan keimigrasian diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kepentingan masyarakat luas pengguna jasa.
Berdasarkan surat keputusan tersebut, tim yang diketuai oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikkim) ini memiliki tanggung jawab penuh untuk menerima, mengelola, memberikan penjelasan, hingga menyelesaikan setiap pengaduan yang masuk. Petugas diwajibkan untuk langsung merespons keluhan pada kesempatan pertama, mencatatnya, dan memberikan tanggapan yang jelas kepada masyarakat.
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, Kantor Imigrasi Sampit telah membagi tugas pelayanan ke dalam beberapa saluran komunikasi terintegrasi:
-
Layanan Digital & Survei: Pengaduan melalui Sistem Informasi Pengaduan Integrasi & Terpadu (SIPIDU) - WBS, serta pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
-
Media Sosial & Telepon: Penanganan keluhan yang masuk melalui Twitter, Facebook, WhatsApp, serta konsultasi langsung via telepon.
-
Portal Laporan Resmi: Layanan aduan terpadu melalui aplikasi E-LAPOR, surat elektronik (e-mail), dan media sosial Instagram.
-
Layanan Tatap Muka: Pengaduan langsung melalui Customer Service di area ruang pelayanan, serta optimalisasi penyampaian keluhan melalui kotak saran.
Melalui pembagian tugas yang terstruktur tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, Ronald, memastikan bahwa setiap masukan maupun pengaduan masyarakat akan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan untuk dievaluasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan Zona Integritas dan mempertahankan lingkungan birokrasi yang bersih dan melayani.